977 APARATUR PERADILAN DISIAPKAN MENGISI 85 PENGADILAN BARU
MAHKAMAH AGUNG SUSUN YURISPRUDENSI PUTUSAN
SELEKSI CPNS MAHKAMAH AGUNG DIMINATI LEBIH DARI 35 RIBU PENDAFTAR
WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG BIDANG NON YUDISIAL MENERIMA KUNJUNGAN AKADEMISI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Lebih lanjut
Sosialisasi Aplikasi e-Court Bagi Admin Pengadilan Negeri Se-Provinsi Aceh
Tim Badan Peradilan Umum Meninjau Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Pengantar Alih TUgas Hakim Tinggi Dan Pegawai Serta Purna Bhakti
Kunjungan Pangdam Iskandar Muda ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Lebih lanjut
Keluarga Besar PN Meulaboh Mengadakan Kegiatan Nonton Bareng Peresmian Satker Baru Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia oleh Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Ape 22 Oktober 2018
Apel 19 Oktober 2018
Kunjungan Lapangan Mahasiswa Universitas Teuku Umar ke Pengadilan Negeri Meulaboh
Lebih lanjut
MENEMUKAN HAKIM YANG BERAKHLAQ MULIA
Jika Hakim Ragu, Asas In Dubio Pro Reo Jawabannya
SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG : UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM - PROF.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM
Lebih lanjut
PTSP Pengadilan Negeri Meulaboh
Profil Pengadilan
Gugatan Sederhana
Pos Bantuan Hukum
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas