Dirgahayu Mahkamah Agung RI Ke-72.

Selamat Datang Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Meulaboh. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah memenenuhi standar SK KMA 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.Pengadilan Tinggi Banda Aceh berusaha untuk melaksanakan surat keputusan tersebut dengan mewujudkan sarana dan prasarana informasi yang interaktif dan dinamis agar pencari keadilan khususnya di daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh dapat atau bisa memanfaatkannya. Lebih lanjut
Direktori Putusan Masyarakat pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Lebih lanjut
Informasi Tilang Masyarakat pencari keadilan dapat mendapatkan informasi tilang sesuai dengan PERMA NO 12 TAHUN 2016. Lebih lanjut
Pengadilan Negeri Meulaboh Hubungi kami di :
Jl. Dr. Sutomo No. 05 Kode Pos 23611
Telp. 0655-7005896, Fax. 0655-7551581
Email : pn.meulaboh.yahoo.co.id
Lebih lanjut
Direktori Putusan

Berita Daerah Aceh


Lebih lanjut

Agenda



Video

Gugatan Sederhana



Pos Bantuan Hukum





Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

TypographySyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas