KETUA MA LAKUKAN PEMBINAAN KEPADA APARATUR PERADILAN DI WILAYAH HUKUM SULAWESI UTARA, GORONTALO DAN MALUKU UTARA
KETUA MAHKAMAH AGUNG : PENGADILAN BARU UNTUK PENINGKATAN AKSES TERHADAP KEADILAN
KMA RESMIKAN 85 PENGADILAN BARU DI UJUNG UTARA INDONESIA
977 APARATUR PERADILAN DISIAPKAN MENGISI 85 PENGADILAN BARU
Lebih lanjut
Ketua Mahkamah Agung RI Resmikan 85 Pengadilan Baru Di Ujung Utara Indonesia
Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Mengambil Sumpah Dan Melantik Drs. Agus Salim, SH, MH Sebagai Sekretaris
Sosialisasi Aplikasi e-Court Bagi Admin Pengadilan Negeri Se-Provinsi Aceh
Tim Badan Peradilan Umum Meninjau Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Lebih lanjut
PTWP Pengadilan Negeri Meulaboh
Pembinaan/Sosialisasi Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh DiPengadilan Negeri Meulaboh
Apel senin 10 juni 2019
Memperingati Hari Pancasil 1 Juni 2019 pada Pengadilan Negeri Meulaboh
Lebih lanjut
MENEMUKAN HAKIM YANG BERAKHLAQ MULIA
Jika Hakim Ragu, Asas In Dubio Pro Reo Jawabannya
SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG : UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM - PROF.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM
Lebih lanjut
PTSP Pengadilan Negeri Meulaboh
Profil Pengadilan
Gugatan Sederhana
Pos Bantuan Hukum
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas