KETUA MA PIMPIN UPACARA PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN RI KE – 73
KETUA MAHKAMAH AGUNG HADIRI ACARA PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI PADA SIDANG TAHUNAN MPR 2018
MAHKAMAH AGUNG KELUARKAN KEPUTUSAN PERIHAL AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA SERTIFIKASI MEDIATOR NON HAKIM
KETUA MAHKAMAH AGUNG MELANTIK DAN MENGAMBIL SUMPAH 2 HAKIM AGUNG
Lebih lanjut
Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Memberikan Pembinaan Dan Sosialisasi E-Court & PERMA Nomor: 3 Tahun 2018 Kepada Para Ketua Pengadilan Negeri
Upacara Peringatan Hari Kelahiran Pancasila Ke-73 Tahun 2018
Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke – 110 Tahun 2018
Launching Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan e-SKUM Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Lebih lanjut
Apel 20 Agustus 2018
Jalan Santai Dalam Rangkai Memperingati HUT Mahkamah Agung RI Ke -73
Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Ke - 73
PELAKSANAAN PENYEMPURNAAN RKA-K/L PAGU ANGGARAN TAHUN 2019
Lebih lanjut
MENEMUKAN HAKIM YANG BERAKHLAQ MULIA
Jika Hakim Ragu, Asas In Dubio Pro Reo Jawabannya
SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG : UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM - PROF.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM
Lebih lanjut
PTSP Pengadilan Negeri Meulaboh
Profil Pengadilan
Gugatan Sederhana
Pos Bantuan Hukum
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas