MA Serahkan Bantuan 1 M Di Desa Kekait, Lombok Barat Korban Gempa
HAKIM AGUNG SAMSUL MA’ARIF TERPILIH KEMBALI MENJADI KETUA UMUM PTWP
KMA MEMBUKA KEJUARAN NASIONALTENIS BEREGU PIALA KETUA MAHKAMAH AGUNG KE XVIII
MA DAN KEMLU LUNCURKAN PROSEDUR BARU PENYAMPAIAN DOKUMEN PERADILAN BAGI PIHAK BERPEKARA Di LUAR NEGERI
Lebih lanjut
Sosialisasi Aplikasi e-Court Bagi Admin Pengadilan Negeri Se-Provinsi Aceh
Tim Badan Peradilan Umum Meninjau Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Pengantar Alih TUgas Hakim Tinggi Dan Pegawai Serta Purna Bhakti
Kunjungan Pangdam Iskandar Muda ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Lebih lanjut
MAHKAMAH AGUNG KEMBALI MERAIH PENGHARGAAN DARI KEMENTERIAN KEUANGAN
Apel 17 September 2018
Apel 14 September 2018
Apel 7 September 2018
Lebih lanjut
MENEMUKAN HAKIM YANG BERAKHLAQ MULIA
Jika Hakim Ragu, Asas In Dubio Pro Reo Jawabannya
SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG : UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM - PROF.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM
Lebih lanjut
PTSP Pengadilan Negeri Meulaboh
Profil Pengadilan
Gugatan Sederhana
Pos Bantuan Hukum
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas