ASISTENSI PENGISIAN DAN PENGUMPULAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
KUNKER KMA KE SEMARANG
TIM EVALUATOR KEMENPAN & RB MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP PELAKSA NAAN REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG
Penyerahan Piagam Penghargaan Satya Karya Sewindu Pada Pamud Hukum Zamzami, S.E
Lebih lanjut
MONITORING KEPATUHAN LHKPN
ALOKASI PAGU ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR LANJUTAN TA 2017
PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JPT PRATAMA ESELON II.a PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2016
PEMBERITAHUAN KEPADA PARA KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SELURUH INDONESIA TENTANG PERESMIAN GEDUNG PENGADILAN DAN IJIN OPERASIONAL PENGADILAN BARU TAHUN 2016
Lebih lanjut
SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG : UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM - PROF.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM
Formulir Gugatan Sederhana
Contoh Manual Mutu untuk Pengadilan Negeri dalam rangka Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas