Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil
Pengadilan Negeri Meulaboh Menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026
Pengadilan Negeri Meulaboh Selenggarakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-118
Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Meulaboh oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Sosialisasi dan Simulasi Penanggulangan Kebakaran Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat
Lebih lanjut
Pengumuman Lelang Barang Milik Negara
Pengumuman Lelang Barang Milik Negara
Pengumuman Hasil Seleksi Posbakum Tahun Anggaran 2026
Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh Tahun Anggaran 2026
Pengumuman Lelang Barang Milik Negara
Lebih lanjut
- Denpasar Principles: Kesejahteraan Hakim Sebagai Fondasi Keadilan
- Wisuda Purnabakti Ketua Pta Banjarmasin, Mahkamah Agung Apresiasi Pengabdian Tiga Dekade
- Penyerahan Bantuan Dana Beasiswa Dharmayukti Karini Mahkamah Agung Ri
- Ketua Kamar Pengawasan Ma Hadiri Peluncuran Buku Anotasi Kuhap
- Purnatugas Hakim Agung Busra, Sang Pengadil Dari Tanah Minang
- Undangan Sosialisasi Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 6093/sek/sk.pl1.2.2/vi/2026 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
- Undangan Rapat
- Perubahan Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2026
- Undangan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengajuan Usulan Rkbmn Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
- Permohonan Peserta Fgd
- Fenomena Femisida Kian Marak, Komnas Perempuan, UN Women, dan Ditjen Badilum Bedah Data Bersama
- Bersama Assessment Center Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilum Petakan Kompetensi Para Pegawai
- Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat dan PN Mamuju Terus Tingkatkan Layanan dengan Asesmen AMPUH
- Pelajari Proses Rekrutmen serta Mutasi Hakim dan Tenaga Teknis, BPK Berkunjung ke Ditjen Badilum
- Dengan Asesmen di Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, PN Tarakan dan PN Tanjung Selor, Program AMPUH Ditjen Badilum Jangkau Daerah Terdepan
- Pemanggilan Peserta Konsinyering Penyusunan Standar Kompetensi dan Materi Bimtek Percepatan Penanganan Perkara melalui Platform BLC secara Hybrid di Lingkungan Peradilan Umum TA 2026
- SK PEDOMAN PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS BERBASIS BADILUM LEARNING CENTER DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
- Imbauan peserta Focus Group Disscusion (FGD) Penyusunan Naskah Urgensi bagi Hakim
- Permohonan Informasi Tambahan Pasca Misi Pencarian Fakta OECD dalam rangka Analisis Kesenjangan Konvensi Anti-Suap OECD
- Permohonan Peserta Focus Group Discission (FGD) Penyusun Naskah Urgensi dengan judul “Perubahan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
Feed tidak dapat diambil. Lebih lanjut
Feed tidak dapat diambil. Lebih lanjut
MENEMUKAN HAKIM YANG BERAKHLAQ MULIA
Jika Hakim Ragu, Asas In Dubio Pro Reo Jawabannya
SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG : UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM - PROF.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM
Lebih lanjut
PTSP Pengadilan Negeri Meulaboh
Profil Pengadilan
Gugatan Sederhana
Pos Bantuan Hukum
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Prosedur Eksekusi
Berikut ini adalah mekanisme permohonan dan pelaksanaan eksekusi riil sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri.
Layanan Prima, Putusan Berkualitas